Bukan Harian, Ini Jadwal dan Rincian Gaji Panitia Pemilu Mulai dari PPK hingga KPPS di Pemilu 2024
时间:2025-05-25 02:09:49 出处:知识阅读(143)
JAKARTA,quickq官方ios版下载 DISWAY.ID- Jagat media sosial dihebohkan dengan informasi jika anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS digaji Rp 1,2 Juta per hari sampai dengan pencoblosan dimulai.
Kesalahan informasi ini lantas menjadi perdebatan netizen karena menganggap betapa enaknya menjadi anggota KPPS yang diberi honor harian.
BACA JUGA:Full Senyum, Gaji Anggota KPPS Resmi Naik Rp 600 Ribu di Pemilu 2024 Plus Dapat Uang Pulsa
BACA JUGA:Viral! Anggota KPPS Pangandaran Pose 2 Jari dan Sebut Prabowo, Begini Endingnya!
Faktanya, penyelenggara pemilu tidak digaji seperti informasi yang beredar. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-647/MK.02/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, gaji PPK, PPS, dan KPPS dibayarkan setelah tugasnya selesai dilaksanakan mulai 25 Januari-25 Februari 2024.
Biar tidak salah lagi, simak rincian gaji panitia penyelenggara Pemilu mulai dari PPK, PPS, dan KPPS:
1. Gaji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Gaji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibedakan menjadi empat jabatan berikut ini:
• Gaji Ketua PPK Pemilu 2024 sekitar Rp 2.500.000
• Gaji Anggota PPK Pemilu 2024 sekitar Rp 2.200.000
• Gaji Sekretaris PPK Pemilu 2024 sekitar Rp 1.850.000
• Gaji Pelaksana PPK Pemilu 2024 sekitar Rp 1.300.000
BACA JUGA:Nominal Gaji dan Jadwal Pencairan Petugas KPPS Pemilu 2024
BACA JUGA:Viral! Anggota KPPS Girang Dapat Amplop saat Pelantikan, Langsung Unboxing
- 1
- 2
- 3
- »
上一篇: Temukan Kejanggalan, Polisi Bakal Periksa Rekening Ratna Sarumpaet
下一篇: Patung Wanita Ini Akan Dijaga Ketat karena Terus 'Diraba
猜你喜欢
- Kementan Minta KPK Periksa Penggunaan Anggaran Alsintan
- Sudah Taat Prokes Masih Kena Covid
- Bertemu Presiden Joko Widodo Bahas Pembunuhan 6 Laskar FPI, Amien Rais Kutip Ayat Al
- Soal Dugaan Penipuan, LQ Indonesia Berharap Polri Presisi dan Promoter
- Airlangga–Sri Mulyani Kompak Desak Bimo Benahi Coretax dan Naikkan Rasio Pajak
- Ramai Hukuman Mati buat Koruptor, Komnas HAM: Enggak Ada Korelasi...
- MUI Tegaskan Bunuh Diri dalam Kondisi Damai Tak Masuk Kategori Mati Syahid
- Jepang Ogah Sepakati Negosiasi Tanpa Penghapusan Penuh Tarif AS
- Super Mewah, Maskapai Saudi Luncurkan Kelas Bisnis Terbaik Dunia