Kemendikdasmen Wujudkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Warta Ekonomi,quickq是什么 Jakarta -

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dirancang dan dijalankan sesuai sasaran berdasarkan prioritas, berorientasi pada kinerja, serta menghasilkan dampak nyata yang terukur.

Hal tersebut dilakukan dalam upaya mewujudkan komtmen Kemendikdasmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Baca Juga: Kemenhub Genjot Efisiensi Transportasi Lewat Teknologi dan Data Terintegrasi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikannya pada acara Penganugerahan Penghargaan Mendikdasmen kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja atas Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Unit Kearsiapan Terbaik Tahun 2024 di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami terus mengingatkan agar para pimpinan tidak terjebak dalam birokratisme. Dalam upaya menciptakan kementerian yang RAMAH, kami menekankan pentingnya sikap responsif di mana semua insan pendidikan memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat," tegas Mendikdasmen, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Kamis (12/6).

Dua unit utama Kemendikdasmen yang meraih penghargaan terbanyak adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Tingginya nilai kinerja anggaran dan akuntabilitas kinerja menjadikan kedua unit utama tersebut layak menerima penghargaan. 

Kepala BSKAP, Toni Toharudin dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin berbagi praktik baik agar keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja bisa menginspirasi unit lain di lingkungan Kemendikdasmen.

BSKAP: Ciptakan Prediksi Dampak yang Terukur

Dalam acara penganugerahan ini, BSKAP meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) peringkat 1, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) peringkat 1, serta penghargaan Pengelolaan Kearsipan peringkat 3.  Toni menjelaskan bahwa peningkatan kinerja BSKAP ini dibangun melalui sistem perencanaan dan pemantauan kinerja yang terstruktur, dimulai dari penetapan Sasaran Kinerja (SK) pimpinan hingga unit pelaksana teknis di lapangan.

“Cascading (penjabaran) kinerja kami lakukan agar setiap bagian memahami prioritasnya. Ini membuat target lebih fokus dan seluruh organisasi berjalan di jalur yang sama,” ujar Toni.

Dalam upaya memperkuat akuntabilitas publik, BSKAP membuat prediksi dampak yang terukur untuk setiap program. “Jadi saat implementasi, kita bisa mengukur bagaimana jalannya program dan dampaknya secara langsung. Indikator kinerja dirancang selaras dengan outcome, agar hasilnya bisa dimonitor secara jelas dan terbuka,” tambahnya.  

Untuk pengawasan kinerja, transformasi digital menjadi tumpuan penting. BSKAP membuat dashboard pemantauan real-time agar kemajuan tiap unit dapat dilihat transparan dan akuntabel untuk mempercepat evaluasi dan pengambilan keputusan. Sistem ini tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat budaya evaluasi berbasis data.

Toni melanjutkan bahwa dari sisi kinerja anggaran, BSKAP menerapkan pendekatan money follow program dan performance-based budgeting. “Seperti yang ditekankan oleh Bapak Menteri bahwa setiap rupiah harus membawa hasil. Ini cara kami mencegah pemborosan dan membangun kepercayaan,” tegasnya dalam wawancara pada acara penerimaan penghargaan.  Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, BSKAP mencoba untuk adaptif tanpa mengorbankan kualitas. Kegiatan dikombinasikan antara daring dan luring dengan mengoptimalkan fasilitas internal. 

Terkait pengelolaan kearsipan, BSKAP mengembangkan sistem berbasis manajemen risiko dan memulai digitalisasi arsip, sambil menjaga integritas pengelolaan arsip fisik sesuai standar nasional. 

Di akhir wawancara, Toni menyisipkan harapannya agar BSKAP dan juga unit kerja lain di Kemendikdasmen bisa meningkatkan kolaborasi untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. “Penghargaan ini bukan akhir, tapi pemicu. Tantangannya justru menjaga dan melampaui capaian ini,” tutupnya.  

Badan Bahasa: Kertas Kerja sebagai Alat Ukur Mandiri

Pada penghargaan Mendikdasmen ini, Badan Bahasa memenangkan 5 penghargaan dengan rincian tiga penghargaan untuk kategori Eselon I, dan dua penghargaan untuk kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT).  Penghargaan kategori Eselon I adalah Nilai Kinerja Anggaran peringkat 2, Pengelolaan Arsip peringkat 2, dan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) peringkat 3. Sedangkan untuk kategori UPT, penghargaan yang diraih adalah Nilai Kinerja Anggaran peringkat 1 oleh Balai Bahasa Provinsi Papua, dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Balai Bahasa Provinsi Maluku. 

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menekankan pentingnya keselarasan antara indikator kinerja dengan outcome, dan memastikan semua satuan kerja hingga UPT mengevaluasi diri secara berkala. Ia menambahkan bahwa Badan Bahasa tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran berdampak nyata—baik dari sisi kuantitas maupun kualitas capaian.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2