PP Muhammadiyah: Pagar Laut Tangerang Bagian Proyek Reklamasi Terselubung, Siap Tempuh Jalur Hukum!
JAKARTA,quickq不能用支付宝充值了 DISWAY.ID– Polemik pemasangan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang terus menuai perhatian publik.
Temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan, sebanyak 3.888 nelayan dari 16 desa di enam kecamatan terdampak secara langsung akibat proyek ini, dengan total kerugian mencapai Rp16 miliar.
BACA JUGA:Imbas Pagar Laut di Pesisir Tangerang, Solihin Ngeluh Tangkapan Ikan Anjlok, Harga Naik Gila-Gilaan
BACA JUGA:Buntut Pagar Laut Disegel KKP, PT TRPN Akan Membuat Laporan ke DPR
Anggota Bidang Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah Parid Ridwanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak pemasangan pagar laut terhadap kehidupan para nelayan dan lingkungan.
Parid menyoroti bahwa proyek ini mencaplok wilayah pesisir yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.
“Pagar laut ini tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Ini adalah bentuk ocean grabbing yang melibatkan kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat kecil,” kata Parid kepada Disway Jumat 17 Januari 2025.
BACA JUGA:Terungkap Bagian Dasar Pagar Laut Tangerang Telah Dikotak-kotakan, Walhi: Seperti Perencanaan Reklamasi
Lebih lanjut kata Parid, Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh Proyek Strategis Nasional, termasuk PSN PIK 2, yang dianggap berpotensi memicu konflik sosial, krisis lingkungan, hingga bencana ekologis seperti banjir.
Lebih lanjut, Muhammadiyah melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) telah melayangkan somasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut.
Muhammadiyah juga berencana menempuh jalur hukum guna membela hak-hak nelayan.
“Sebagai organisasi yang peduli terhadap keadilan sosial, Muhammadiyah akan terus mendukung kehidupan nelayan agar mereka mendapatkan hak hidup yang layak sesuai amanat konstitusi,” jelas Parid.
PP Muhammadiyah terang Parid menyerukan kepada pemerintah untuk serius mengevaluasi kebijakan PSN yang ditengarai bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal.
BACA JUGA:Hasil Penyelidikan Pagar Laut Tangerang Diungkap KKP: Pembangunan Dilakukan Secara Manual
- 1
- 2
- »
(责任编辑:娱乐)
- 34 Ribu Pegawai Kementerian ATR/BPN Akan Jadi Duta Penyebar Informasi Kebijakan Pemerintah
- Tips Hadapi Cuaca Panas Ekstrem di Makkah Bagi Jemaah Haji Indonesia
- Gerindra Sebut Cak Imin Dapat 'Golden Tiket' untuk Jadi Cawapres Prabowo Subianto
- Wiranto Sebut Prabowo Telah Penuhi Kriteria Capres
- 5 Manfaat Daun Talas dan Efek Sampingnya
- Wiranto: Saya dan Prabowo Punya Riwayat Yang Cukup Panjang Sebagai Prajurit
- Korlantas Ungkap Penindakan Tilang Manual Hanya Dilakukan Anggota Bersertifikasi
- Terbuka Soal Proyek BTS BAKTI Kominfo, Mahfud MD: Silakan Saja Kalau Perlu Informasi
- 7 Rekomendasi Lokasi Pesta Kembang Api Tahun Baru 2024 di Jakarta
- Maskapai AS Larang Penumpang Nyeker
- Apa Saja Keistimewaan Isra Mi'raj?
- Pemerintah Bebaskan PPN Untuk Pembiayaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Jakarta di Bawah Anies, Boros Belanja Masker Sampai Habis Rp5,8 Miliar, Begini Tanggapan BPK
- Ternyata Ini Durasi Ideal Tidur Siang Agar Tubuh Bugar
- Cuma Ada 3 Orang yang Tak Butuh Paspor buat Keliling Dunia
- Arus Balik Mulai Lenggang, Skema One Way Mulai Dihentikan
- Ternyata Ini Durasi Ideal Tidur Siang Agar Tubuh Bugar
- Jangan Beri Ini Saat Kasih Tip ke Staf Hotel, Bisa Dibuang
- Penjelasan Kenapa Posisi Kamar Mandi Hotel Dekat dengan Pintu Masuk
- Tegas! Perintah Kapolri ke Seluruh Anak Buah: Jaga Soliditas dengan TNI!