Akan Rugikan Petani, PKS Tolak Impor Beras Pemerintah 500 Ribu Ton

发布时间：2025-06-08 01:37:43 来源：quickq官网安卓版 作者：焦点

JAKARTA,quickq中文官网入口 DISWAY.ID-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Slamet menolak impor beras 500 ribu ton untuk penuhi cadangan beras Pemerintah atau CBP.

Hal tersebut disampaikan Slamet dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 Masa Persidangan III tahun sidang 2022-2023, di Ruang Nusantara 2, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.

Menurut Slamet, impor beras akan merugikan Petani di Indonesia. 

BACA JUGA:PAN Buka Pintu Lebar Gerindra dan PKS Masuk KIB

BACA JUGA:Harga Beras Indonesia Paling Mahal di ASEAN, Bank Dunia: Gizi Buruk Terancam Meningkat!

Slamet menyayangkan pengadaan beras yang dilakukan sebanyak 500 ribu ton tersebut dari impor bukan berasal dari petani.

“Hal ini tentu saja adalah sebuah ironi karena disaat yang bersamaan stok beras nasional justru sedang surplus sebesar 1,7 ton berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Slamet dalam keterangannya yang dikutip Rabu 11 Januari 2023.

"Ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, dimana saat panen raya bulan Februari hingga April penyerapan Bulog sangat rendah,” sambung Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Barat IV.

Oleh karena itu, imbuh Slamet, Fraksi PKS dengan tegas menolak impor beras dengan alasan pemenuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena stok beras cukup memenuhi stok nasional.

"Yang kedua, Kami juga menolak impor beras karena akan merugikan petani dalam negeri," sebut Anggota Komisi IV DPR RI ini.

BACA JUGA:Stok Beras Nasional Melimpah, Mentan SYL Pertanyakan Wacana Impor Beras: 'Gila Lah'!

Ketiga, kata Slamet, Fraksi PKS meminta Pemerintah melalui forum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk memenuhi CBP dengan harga yang layak khusus pada saat panen raya.

"Keempat atau yang terakhir, terkait dengan kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah dilakukan impor beras, maka Pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan sehingga mempengaruhi harga beras nasional,” tutup Slamet.

相关文章