Penyesalan Menteri Basuki Soal Tapera, Diundur Setelah Terima Reaksi Negatif dari Publik
JAKARTA,官方下载quickq DISWAY.ID --Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ,menyesalkan program Tapera yang dianggap buru-buru jika belum siap diterima masyarakat.
Hal ini diungkapkan Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat 7 Juni 2024, sebagai respon penolakan para pekerja atau buruh mengenai program Tapera.
Basuki Hadimuljono sekaligus Ketua Komite BP Tapera menambahkan, bahwa pengimplementasian program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat.
BACA JUGA:Prabowo Soal Polemik Tapera: Kita Akan Pelajari dan Carikan Solusi Terbaik
BACA JUGA:Said Iqbal: Cabut Tapera dan UKT Mahal!
Apalagi setelah dihitung antara dana yang terkumpul, dengan implikasi sosial dalam bentuk kemarahan warga Indonesia tak sebanding.
Basuki Hadimuljono juga menyatakan penyesalannya, akibat ketidaksiapan program Tapera ini, dan mengatakan bahwa dirinya akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai penundaan implementasi Tapera.
"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," ujar Basuki Hadimuljono.
Faktor mengapa akhirnya pemerintah memutuskan untuk memilih opsi mengundur kebijakan iuran Tapera hingga 2027 adalah untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat.
Selain itu, Basuki juga menyatakan bahwa Pemerintah sudah siap menerima masukan, misalnya dari DPR RI, apabila diminta agar program iuran Tapera diundur.
BACA JUGA:Said Iqbal: Jika Jokowi Tak Cabut Tapera, Partai Buruh Ancam Demo Besar-besaran Seluruh Indonesia!
BACA JUGA:KIP Sebut BP Tapera Bisa Dijerat Pidana Jika Akses Informasi Soal Program Tapera Dihambat
"Jadi kalau ada usulan, apalagi dari DPR misalnya minta untuk diundur, menurut saya sudah kontak dengan Bu Menkeu juga kita akan ikuti," Pungkas Basuki.
Langkah ini juga diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyosialisasikan manfaat dan mekanisme Tapera kepada masyarakat.
- 1
- 2
- »
下一篇:Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis
相关文章:
- Trump Bakal Hadirkan Tarif Terpisah untuk Smartphone, Komputer, dan Chip Semikonduktor
- Sambil CFD, Wali Kota Tangerang Bagikan 1.000 Porsi Laksa
- Besok Jakarta Ultah ke
- Asap Membumbung, 5 Gudang Mainan Anak dan Karpet di Kosambi Tangerang Ludes Terbakar
- Hamzah Haz Wafat, Seluruh Kader PPP Diinstrusksikan Salat Gaib dan Gelar Tahlil
- Pemprov DKI Diminta Waspadai Pendatang Saat Arus Balik yang Berpotensi Tingkatkan Permukiman Kumuh
- Presiden Prabowo Sambut Baik Rute Penerbangan Bangkok–Surabaya, Medan, dan Phuket
- Ada Gibran hingga Ridwan Kamil, Ini 9 Cagub DKI Hasil Survei Sepekan PSI
- 7 Alasan Penis Terasa Sakit Usai Bercinta
- KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Susunan Majelis Hakim Dalam Kasus Gazalba Saleh
相关推荐:
- Bahlil Sudah Cek Ke Raja Ampat Ini Hasilnya
- Tiktok Luncurkan Brand Consideration di Asia Pasifik untuk Bantu Pemasaran Lebih Efektif
- Kominfo Sebut Masalah Judol Tak Akan Pernah Tuntas Sampai Kiamat
- Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Anggotanya yang Terlibat dalam Tewasnya Wartawan Tribrata TV
- Dibatalkan dan Picu Penumpukan di Mina, Apa Hukum Tanazul dalam Haji?
- Prabowo Apresiasi Langkah Tegas RI–Thailand Tangani Perdagangan Orang
- Tembus Rp796 triliun, Portofolio Sustainable Financing BRI jadi yang Terbesar di Indonesia
- APBN Utamakan Keputusan Politik, Pengamat Tidak Yakin Pembatasan BBM Bisa Berjalan Efektif
- Deretan Manfaat Makan 1 Buah Apel Setiap Hari
- Kecintaan Vania Herlambang Menyelami Wisata Bawah Laut Indonesia
- Minuman Murah untuk Diet, 7 Air Rebusan Ini Ampuh Jadi Peluntur Lemak
- Dipecat DKPP, Siapa Pengganti Hasyim Asy’ari di KPU?
- 3 Negara ASEAN Berlomba Perluas Bandara Demi Pariwisata, RI Tak Ikut
- Jerman Protes Tarif Mobil AS: Kita Tak Boleh Mundur Hadapi Trump
- BPH Migas Minta SPBU Pantau Surat Rekomendasi BBM Subsidi
- Maskapai Mendadak Bangkrut, Ribuan Penumpang Tak Bisa Refund Tiket
- Wacana Khofifah Vs Risma di Pilkada Jatim, Pengamat: Ibarat Pertarungan Srikandi
- Muncul Isu Masuk DPA Prabowo
- Direstui OJK, Tim Likuidasi Langsung Geruduk Kantor Pusat Wanaartha Life, tapi Dilarang Masuk
- Cuma Karena Hal Ini, Demokrat Pertimbangkan Ridwan Kamil Maju Dalam Pilgub Jakarta 2024