Pemprov DKI dan BI Gelar High Level Meeting TPID, Jaga Inflasi Jelang Akhir Tahun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Grand Ballroom A, Grand Hyatt Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Rapat antara Pemprov DKI Jakarta bersama BI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta digelar dalam upaya menjaga laju inflasi menjelang akhir 2024, serta mencapai target pengendalian inflasi nasional.
Baca Juga: Asyik, Naik MRT Jakarta Pakai Kredivo Bisa Bayar Nanti
HLM TPID dipimpin langsung Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar.
Sejumlah Kepala Dinas dan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Pj. Gubernur Heru mengatakan, hingga akhir tahun 2024, inflasi di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, khususnya saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru.
Menanggapi hal itu, Pj. Gubernur Heru mengapresiasi TPID Provinsi DKI Jakarta, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan semua stakeholder terkait yang telah berhasil menjaga inflasi pada September 2024 sebesar 0,79 persen year to date (ytd) dan 1,70 persen year on year (yoy).
Harapannya, inflasi ini selalu terjaga dengan baik dan Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024
"Beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global. Sinergitas yang sekarang sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya. Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek," ujar Pj. Gubernur Heru, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (16/10).
Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (yoy), yaitu cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras. Sementara secara bulanan (mtm), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta, yaitu bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Heru mengingatkan, stok kebutuhan pangan saat momen Pilkada, Natal, dan Tahun Baru (Nataru) harus dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu agar memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.
“Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang pilkada dan nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029,” imbuhnya.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, melakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan Sembako Murah, menyelenggarakan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel.
Begitu juga sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
(责任编辑:娱乐)
- Si Kembar Tipu Reseller iPhone Hingga Rp 35 Miliar Akan Dijemput Paksa Kepolisian
- Daihatsu Sigra Ringsek Tertemper KRL di Kertosono Madiun, KAI Ingatkan Soal Disiplin di Perlintasan
- Ingin Tubuh Sehat Menyeluruh, Harus Berapa Lama Jalan Kaki per Hari?
- BB Susah Turun Meski Sudah Diet? 5 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Penyebabnya
- Terduga Anak Pejabat DJP Kemenkeu Lakukan Penganiayaan dan Penculikan Anak
- Sinergi dengan Pers, Dadang Supriatna Raih Penghargaan Lontar Award
- Intip Perbandingan Gaji Guru 2025 sebelum dan sesudah Naik, Cek Rinciannya
- Eks Agen FBI Ungkap di Mana Lantai Teraman Saat Menginap di Hotel
- Target PO MTI Diungkapkan Rian Mahendra: Rezeki Urusan Allah
- Golkar Dikabarkan akan Umumkan Kader Barunya Pada Sore Hari Ini, Siapa?
- Ramuan Ini Ampuh Usir Cacing di Kamar Mandi
- Hotel Cetak 3D Pertama di Dunia Berdiri di Texas
- Langgar Ketentuan Operasional, KKP Tertibkan 9 Kapal Ikan Indonesia
- Ombudsman RI Desak Pemerintah Percepat Penyelamatan Sritex, Ungkap Bahan Baku Hampir Menipis
- Panas! ICW Tuduh KPU Selundupkan Pasal yang Permudah Narapidana Korupsi Ikut Pemilu 2024
- Apes Banget, Gegara Gunduli Monas, Anies Terancam Dipolisikan Hingga...
- Anies Tunjuk Napi Jadi Bos TransJakarta, Gak Salah Tuh?
- PDIP Ungkap Alasan Partainya Pecat Effendi Simbolon Gegara Komunikasi dan Bertemu Jokowi
- AG dan Mario Dandy Sudah T Putus Sejak Lama, Kuasa Hukum: Mereka Tak Lagi Berpacaran
- BTN Gerak Cepat Urus Izin Spin Off BTN Syariah Usai Dapat Restu Presiden Prabowo