DPR Cecar Soal Pendidikan Tinggi Tersier, Begini Penjelasan Kemendikbudristek

JAKARTA,quickq软件 DISWAY.ID- Komisi X DPR RI mencecar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) soal pendidikan tinggi bersifat tertiary education.

Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan terdapat penjabat Kemendikbudristek yang menyebut pendidikan tinggi bagian dari tersier.

“Memang benar ada salah satu pejabat kemendikbudristek yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier,” kata Dede Yusuf dalam rapat kerja Komisi X dengan Kemendikbudristek Selasa 21 Mei 2024.

BACA JUGA:Egianus Kagoya Menghilang Bersama Pilot Susi Air, OPM Papua Sibuk Sebar Ancaman dan Bantahan

BACA JUGA:Daftar 20 Kereta Tambahan Sambut Libur Waisak, Ini Rute Favoritnya

Lebih lanjut, dia mempertanyakan apakah bonus demografi di Indonesia hanya mau mengandalkan masa sekolah wajib 12 tahun hingga SMA.

"Kami tanya, bukan soal sekunder atau tersier tapi masalahnya apakah bonus demografi ke depan mau kita capai hanya dengan mengandalkan wajib belajar 12 tahun," kata dia.

“Jadi kami minta tolong dikasih insight visi misi dan apa yang akan dilakukan Kemendikbudristek,” tambah eks Wagub Jabar ini.

BACA JUGA:MK Tolak Permohonan PPP Terkait Perpindahan Suara ke Partai Garuda

BACA JUGA:Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan di Raja Ampat Dilanjutkan Pelindo

Menjawab pertanyaan itu, Dirjen Dikti Haris mengatakan pendidikan adalah hal yang utama. Oleh karena itu, kata Haris, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Saya pikir sama dari catatan Pak Fikri terkait dengan tersier, kami juga memahami bahwa ini terus terang kita akan coba memanfaatkan bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang utama sehingga kita bisa terus meningkatkan dari sisi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan," ujar Haris.

"Dan juga untuk terus meningkatkan dari sisi kualitas dan relevansinya agar tentu kita menghasilkan SDM unggul yang bisa membawa Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045," imbuhnya.