Kemlu RI Tunggu Komunikasi Resmi terkait Isu Penghentian Hibah Amerika Serikat
JAKARTA,quickq windows DISWAY.ID --Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI enggan berspekulasi terkait isu penghentian hibah dan pinjaman Amerika Serikat.
"Pemerintah RI tidak akan melakukan spekulasi tentang isu apapun yang masih bersifat pernyataan generik dari pemerintah negara lain yang tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia," kata Jubir Kemlu Rolliansyah, Kamis, 30 Januari 2025.
Rolliansyah mengungkapkan, bahwa Pemerintah akan mengeluarkan tanggapan apabila adanya komunikasi secara resmi melalui saluran diplomatik.
BACA JUGA:Pagar Laut Rugikan Rakyat Kecil, Serikat Nelayan NU Desak Pemerintah Batalkan PSN PIK 2!
BACA JUGA:Menpan RB Beri Sinyal CPNS 2025, Intip Bocoran Jadwal Pendaftarannya!
"Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara," ungkapnya.
Diketahui, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan sementara bantuan hibah luar negeri, selama 90 hari sambil menunggu penilaian efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negeri
Donald Trump segera setelah dilantik pada 20 Januari, dan bantuan hibah itu meliputi finansial dan logistik.
Sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu, Kantor Anggaran dan Manajemen Gedung Putih telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara semua hibah dan pinjaman federal, menurut sebuah memorandum internal yang dikirim pada Senin.
BACA JUGA:Prabowo: Selamat Tahun Baru Imlek, Semoga Penuh Keberkahan dan Kedamaian
BACA JUGA:Siap-Siap! Pendaftaran Unhan 2025 Dibuka 1-28 Februari, Cek Persyaratannya di Sini
"Dalam Tahun Anggaran 2024, dari hampir 10 triliun dolar AS (Rp162.346 triliun) yang dibelanjakan oleh Pemerintah Federal, lebih dari 3 triliun dolar AS (Rp48.705 triliun) dialokasikan untuk bantuan keuangan federal, seperti hibah dan pinjaman," demikian isi memorandum tersebut.
Gedung Putih menuliskan bahwa bantuan keuangan seharusnya digunakan untuk memajukan prioritas pemerintahan, mengalokasikan pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat dan lebih aman.
Serta mengurangi beban inflasi bagi warga negara, hingga meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menjadikan Amerika lebih sehat kembali.
- 1
- 2
- »
(责任编辑:娱乐)
- Sopir Ambulans Berlogo Gerindra Dibayar Rp1,2 Juta, Nama Adik Prabowo Ikut Terseret?
- JCC GBK Berubah Jadi JICC dan Dikelola Negara, Pengaruhi Batalnya Sederet Acara Termasuk Wisuda
- 7 Makanan Ini Dijamin Bikin Otak Kian Tajam
- 30 Ucapan Isra Miraj 2025 Singkat dan Penuh Makna, Cocok Jadi Caption Instagram
- Saksi Prabowo Tak Bisa Buktikan Apapun, Kata Yusril
- 5 Masjid Bersejarah di Indonesia, Destinasi Wisata Religi Saat Ramadan
- Anggaran Kejaksaan RI Juga Dipangkas Rp5,43 T, Dampaknya Matikan Listrik hingga Hemat Air
- Kapan Malam Nisfu Syaban 2025? Catat Tanggalnya di Sini
- Pemerintah Siap Patuhi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Supratman Lapor Prabowo
- JCC GBK Berubah Jadi JICC dan Dikelola Negara, Pengaruhi Batalnya Sederet Acara Termasuk Wisuda
- Makin Banyak Kosmetik Ilegal Beredar Online, BPOM Beri Peringatan Influencer
- Kurangi Polusi di Sektor Industri, Ini Rencana Kemenperin
- Ratna Sarumpaet Akan Jalani Pledoi, Berkas Setebal 108 Halaman
- Waduh, 5 Kepala Daerah 'Tumbang' Saat Retret di Akmil Magelang: Ada yang Kelelahan dan Dirawat Inap
- Diduga Jadi 'Bohir' Rencana Pembunuhan 4 Tokoh, Siapa Habil Marati?
- Jelang Arus Mudik Lebaran 2025, Astra Tol Cipali Tingkatkan Kualitas Jalan
- Jelang Batas Pemberkasan Paulus Tannos, KPK Harap ada Kabar Baik dari Pemerintahan Singapura
- Kontroversi Pemecatan Twister Angel Novi Sebagai Guru, Sukatani Buka Suara
- 英国大学城市规划专业排名TOP5
- NYALANG: Rona Mata di Pendar Cahaya